BAB I Pendahuluan
A. Lembaga independen Negara
Lembaga Independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga- lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Pembentukan LNS mulai marak pasca reformasi. Ada yang dibentuk melalui UU, PP, perpres, ataupun keppres. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, walau ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar.
Selain itu, tidak adanya definisi secara formal mengenai LNS mempersulit para pakar maupun lembaga dalam mengidentifikasikan LNS. Akibatnya, terjadi perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada di Indonesia. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.[2] Posisi LNS dalam konteks keuangan negara juga menjadi sorotan. Sepertiga dari jumlah LNS dibiayai oleh APBN. Pendanaan kegiatannya bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kementerian/lembaga dengan LNS yang nantinya dapat menyebabkan inefisiensi anggaran.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja yang berada di kementerian/lembaga, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang mandiri, audit kinerja dan audit keuangan akan kesulitan untuk menilai akuntabilitas LNS bersangkutan.
LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah nonkementerian. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", dan lain-lain.
BAB II PEMBAHASAN
A. Perkembangan Lembaga – lembaga Independen
Pada perkembangan – perkembangan baru yang terjadi di Indonesia di tengah – tengah keterbukaan gelombang demokratisasi di era reformasi, muncullah beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, munculnya kesadaran yang kuat bahwa badan – badan Negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga – lembaga tersebut diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang efektif. Dari keempatnya, yang telah resmi menjadi lembaga independen adalah : Organisasi Tentara Nasional Indonesia ( TNI ), kepolisian Negara ( POLRI ), dan Bank Indonesia ( BI ). Sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menjadi lembaga independen.
Pada tingkatan kedua, juga muncul beberapa lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara ( KPKPN), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain sebagiannya.
Dalam system ketatanegaraan, keberadaan lembaga – lembaga independen tersebut harus di sertai dengan kedudukan dan peranan serata mekanisme yang jelas. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam Negara mencakup lembaga atau badan dan warganegara. Sementara itu, peranan mencakup kekuasaan, kebebasan/hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.
B. Macam – Macam Lembaga Independen
Ada beberapa lembaga – lembaga Independe yang pembetukannya disebutkan oleh UUD 1945 yang diantaranya adalah :
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dalam pasal 15, ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakn oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelanggaraan pemilu.Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR.
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :
a) Merencanakan Penyelenggaraan Pemilu
b) Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahap pelaksanaan pemilu
c) Mengoordinasikan , menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilu.
d) Menetapkan pemilu.
e) Menetapkan daerah pemilu, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu[aten /Kota.
f) Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanyedan pemungutan suara.
g) Menetapkan hasil pemilu dan mengumupkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Proveinsi , DPRD Kabupaten/Kota.
h) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
i) Melaksanakan tugas dan kewenagna lain yang diatur undang-undang.
2. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
Pada tahun 1993, melalui Keputusan Presiden No. 50, Presiden Soekarno mendirikan Komnas HAM. Tetapi pada awal pertumbuhan Komnas HAM, tidak bias dibilang layak dan imparsial dalam melakukan investigasi. Meskipun demikian paling tidak telah berperan penting dalam meredakan berbagai kritik yang ditunjukan oleh pemerintah, terutama yang berasal dari masyarakat Internasional. Enam tahun kemudian DPR mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengubah struktur dasar dan menambah kewenangan Komnas.
Menurut UU No, 39 Tahun 1999 Pasal 75, Komnas HAM berberfungsi :
a) Melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia
b) Menangani kasus pelanggaran HAM.
c) Mengkaji peraturan negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang terkait dengan HAM.
d) Melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM.
e) Memediasi jika terjadi pelanggaran HAM.
Sedangkan, tujuannya :
a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
(http://bangka.tribunnews.com/2011/06/15/enam-fungsi-komnas-ham)
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (POLRI)
Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK". Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004. (
Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. operasi militer untuk perang
2. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. mengatasi pemberontakan bersenjata
3. mengatasi aksi terorisme
4. mengamankan wilayah perbatasan
5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
Dalam pasal 30 ayat (4), adanya semacam “dwifungsi” tugas kepolisian,yaitu :
a. Alat Keamanan
1. Menjaga dan menjamin keamanan.
2. Menjaga dan menjamin ketertiban.
3. Menjaga dan menjamin ketentraman umum.
b. Penegak Hukum
1. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana sebagai sebagian dari system penegakan hokum pidana terpadu.
4. Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. (http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_indonesia)
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:
· Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
BAB III PENUTUP
Lembaga Independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga- lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian.
LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah nonkementerian. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", dan lain-lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar