A. Pengertian Hukum Hindu
Hukum adalah perturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah maupun
hal, yaitu :
I. Unsur yang bersifat mengatur atau normatif
II. Unsur yang bersifat memaksa atau represif
Kebutuhan akan pengetahuan tentang hukum Hindu dirasakan sangat perlu oleh umat Hindu untuk dipelajari dan dipahami, latar belakang kenapa hukum Hindu penting untuk dipelajari antara lain :
1. Hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat
Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945.
a. Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh filsafah
negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
b. Untuk dapat mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan antara hukum adat
Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu.
c. Untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber kepada
ajaran-ajaran agama Hindu.
Bentuk hukum Tuhan yang murni dalam ajaran agama Hindu disebut Rta atau Rita,yaitu hukum Tuhan yang murni bersifat absolut transendental. Rta adalah hukum Tuhan yang bersifat abadi. Rta ini kemudian dijabarkan ke dalam tingkah laku manusia dan disebut Dharma. Dalam Weda, kitab Smrti dianggap sebagai kitab hukum Hindu karena didalamnya banyak memuat tentang syarat hukum yang disebut Dharma.Istilah lain tentang hokum dalam ajaran agama Hindu adalah Widhi, Dresta, Acara, Agama, Wyawahara, Nitisastra, Rajaniti, dan Artasastra. Namun, dari sekian banyak istilah tersebut yang paling umum
dalam ilmu hukum adalah Dharma. Di sini, kata Dharma mengandung dua hal, yaitu :
a. Dharma mengandung pengertian norma.
b. Dharma mengandung pengertian keharusan, yang kalau dilanggar dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi/denda
B. Sumber Hukum Hindu
Berdasarkan ilmu, peninjauan sumber hukum Hindu dapat disebutkan sebagai berikut :
a. Peninjauan sumber hukum dalam arti sejarah
b. Peninjauan sumber hukum dalam arti sosiologis
c. Peninjauan sumber hukum dalam arti filsafat
d. Peninjauan sumber hukum dalam arti formil
1. Peninjauan Sumber Hukum dalam Arti Sejarah
Peninjauan sumber hukum dalam arti sejarah (historis) ditujukan pada penelitian
data-data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen tertulis
yang ada. Menurut bukti-bukti sejarah, dokumen tertua yang memuat pokok-pokok
hukum Hindu, pertama-tama dijumpai pada dalam Weda Sruti. Ajaran hukum Hindu
yang ada masih bersifat tradisional, yaitu seluruh isi Weda disampaikan secara lisan
dari generasi ke generasi yang baru.
Fase berikutnya dalam sejarah pertumbuhan hukum Hindu adalah adanya kitab
Dharmasastra yang merupakan kitab undang-undang murni dibandingkan kitab
Sruti.Dharmasastra dinyatakan sebagai bagian dari kitab Kalpasutra. Kitab Kalpasutra
ini dibagi menjadi empat, yaitu :
1) Srautasutra isinya tentang berbagai cara pemujaan, pemeliharaan atau melakukan penghormatan kepada Triagni.
2) Grhyasutra isinya memuat keterangan penting tentang berbagai upacara yang berlaku untuk golongan tertentu.
3) Dharmasutra memuat tentang aturan-aturan dasar yang mencakup bidang hukum, agama, kebiasaan atau acara, dan sistacara.
4) Sulwasutra isinya memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara membuat
bangunan yang berhubungan dengan ilmu arsitektur.
Smrti sebagai sumber hukum Hindu lebih dikenal dengan sebutan Dharmasastra.
Dalam ilmu sejarah, perkembangan dan pembagian berlakunya Dharmasastra, yaitu :
a) Manawa Dharmasastra karya Manu berlaku pada zaman Kerta Yuga.
b) Gautama Dharmasastra karya Gautama berlaku zaman Treta Yuga.
c) Samkhalikhita Dharmasastra karya Samkhalikhita berlaku zaman Dwapara Yuga.
d) Parasara Dharmasastra karya Parasara berlaku zaman Kali Yuga.
2. Peninjauan Sumber Hukum dalam Arti Sosiologis
Dalam mempelajari data-data tertentu yang bersumber pada Weda seperti
Menawa Dharmasastra II.6. Secara tegas mengatakan bahwa sumber Dharma atau
hukum tidak saja Sruti dan Smrti, tetapi juga Sila, Acara dan Atmanastuti. Sosiologi
tidak saja mempelajari bentuk masyarakat tetapi juga kebiasaan dan moral dalam
masyarakat itu. Dengan demikian, faktor sosiologi sangat besar pengaruhnya sebagai
sumber hukum Hindu.
Penerapan Dharma didasarkan pada asas-asas tertentu, yaitu berdasarkan
Samaya (waktu), Desa (tempat), Acara (kebiasaan), Kula (keluarga), Warna (golongan),
dan Samanya (sifat-sifat umum). Yang berarti ilmu sosiologis sangat berperan dalam
menunjang sumber-sumber hukum Hindu itu.
3. Peninjauan Sumber Hukum dalam Arti Filsafat
Filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian
integral dari agama. Filsafat membimbing manusia tidak saja menjadi pandai tetapi
juga menuntun manusia untuk mencapai tujuan hidup, yaitu Jagadhita dan Moksa.
Untuk mencapainya, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode
pelaksanaannya sebagai berikut :
a) Harus didasarkan pada Dharma.
b) Harus didasarkan melalui keilmuan (Jnana).
c) Hukum didasarkan pada kepercayaaan (Sadhana).
d) Harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku.
e) Harus ditembus dengan usaha Prayascita (penyucian).
4. Peninjauan Sumber Hukum dalam Arti Formil
Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang berdasarkan
bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif itu. Artinya, dibuat oleh badan atau
lembaga yang berwenang. Hal-hal yang merupakan sumber hukum dalam arti formil
dan bersifat pasti, yaitu :
a) Undang-undang
b) Kebiasaan dan adat
c) Traktat
Sistem dan asas yang dipergunakan mengenai masalah sumber hukum terdapat
pula dalam kitab Weda, terutama dalam kitab Manawa Dharmasastra II.6. Dari pasal
ini diketahui sumber-sumber hukum menurut Manawa Dharmasastra, yaitu sebagai
berikut :
a) Weda
b) Smrti
c) Sila
d) Acara (Sada cara)
e) Atmanastuti
Sruti menurut penafsiran yang otentik dalam kitab Smrti adalah Weda dalam arti
murni, yaitu wahyu yang dihimpun dalam beberapa buah buku, disebut Mantra
Samitha. Sila merupakan tingkah laku orang-orang beradab, dalam kaitannya dengan
hukum. Acara adalah adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang merupakan
hukum positif. Atmanastuti adalah rasa puas pada diri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar