A. Pengertian Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara fomal artinya darimana hukum itu dapat ditemukan, darimana asal mulanya hukum, dimana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.
Sumber hukum administrasi negara dapat berasal dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain dan juga berupa konvensi internasional yang telah diratifikasi.
Hukum Administrasi Negara terdapat 2 sumber, yaitu HAN bersumber dari hukum formil dan HAN bersumber dari hukum materiil.
1. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum.
2. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum.
A. Sumber Hukum Materiil dari Hukum Administrasi Negara :
Sumber hukum materiil dari HAN meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan HAN. Faktor yang mempengaruhi isi HAN yaitu meliputi faktor : Historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, agama dll.
1) Sejarah/historis :
Dalam studi perkembangan HAN ada dua bentuk sejarah sebagai sumber hukum, yaitu :
a) UU dan system hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat;
b) Dokumen-dokumen; surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. UU dan system hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau sebab UU dan system hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul-betul. Sedangkan dokumen, surat-surat dan keterangan lain hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lampau.
2) Filosofis
Ada 2 faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis :
a) Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum materiil;
b) Faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena hukum diciptakan untuk ditaati maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif, di antaranya adalah faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.
3) Sosiologis/Antropologis
Menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif. Antara lain : pandangan ekonomis, agamis dan psikologis.
4) Faktor ekonomis
- Faktor ekonomi terdapat dalam kehidupan masyarakat yang tersusun dalam struktur ekonomi masyarakat akan mempengaruhi aturan-aturan hukum.
Contoh : aturan tentang BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan kendaraan umum.
- Faktor ekonomi itu merupakan dasar yang riil yang sangat berpengaruh sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi HAN.
5) Faktor agama
Sumber hukum dari faktor agama adalah kitab suci dan pendapat pemimpin agama yang dianutnya.
B. Sumber Hukum Formil dari Hukum Administrasi Negara
Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Ada beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara :
a) Undang-undang (dalam arti luas);
Dalam hal yang dimaksud dengan UU sebagai sumber hukum formil mecakup semua produk hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung. Dalam pasal 7 UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pemerintahan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. PP
4. Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
5. Perda (propinsi/kota/kabupaten)
b) Kebiasaan/praktek Alat Tata Usaha Negara;
Yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
c) Yurisprudensi;
Adalah putusan hakim administrasi negara (PTUN) yang memutuskan perkara administrasi negara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yurisprudensi lahir berkaitan dengan prinsip hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan bagi hakim untuk mencari sendiri aturan hukum untuk memutus, yang disebabkan belum adanya aturan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga hakim menggali hukum berdasarkan keyakinannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.
d) Doktrin/pendapat para ahli;
Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum. Pendapat ahli hukum dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi yang kemudian dapat dijadikan dasar timbulnya kaidah-kaidah hukum dalam HAN. Doktrin baru dapat menjadi sumber hukum formil bila doktrin diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses perundangan biasanya melalui yurisprudensi.
e) Traktat;
Yaitu perjanjian antar negara/perjanjian internasional/perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut Pacta Sun Servada yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh kedua belah pihak.
C. Hakekat Dan Fungsi HAN
Hakekat Hukum Administrasi Negara, berupa :
Pertama memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan kedua, melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Melindungi sikap administrasi negara di satu pihak dan warga negara di pihak lain, pada dasarnya menciptakan kepastian hukum yaitu segala sikap tindak administrasi negara harus senantiasa memperhatikan batas-batas, baik batas atas maupun batas bawah. Batas atas dimaksudkan taat asas, yaitu bahwa sikap tindak administrasi dalam mewujudkan tugas kekuasaannya – diantara mengeluarkan putusan, maka putusan-putusan itu apabila lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan batas bawah, bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga negara.
Fungsi hukum administrasi negara :
1. Mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.
Fungsi HAN ini sama dengan fungsi dari hukum-hukum lain, yaitu mengatur hubungan dalam masyarakat.
Contoh :
A. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu / badan hukum dengan individu / badan hukum lain.
B. Hukum pidana mengatur hubungan antara negara dengan individu / masyarakat dalam hal kepidanaan.
2. Mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.
Fungsi HAN juga mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.
Contoh :
* Dalam pengurusan ijin HO dan dalam pengurusan IMB. Dalam pengurusan ijin HO (anti gangguan).
Di dalam pengurusan ijin HO ada beberapa kepentingan :
A. Kepentingan orang yang mengajukan
B. Kepentingan pemerintah
C. Kepentingan orang disekitar tempat yang diajukan
* Dalam pengurusan IMB. Dalam pengurusan IMB ada beberapa kepentingan yang diajukan :
1. Kepentingan orang yang mengajukan
2. Kepentingan pemerintah
3. Kepentingan orang yang memiliki tanah disekitar tempat yang diajukan IMB
3. Menjaga agar pelaksanaan administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya.
Maksutnya adalah : Dilakukan dengan adanya pengawasan/kontrik terhadap pelaksanaanya (aparat pemerintah / pejabat administrasi negara).
4. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dala pembangunan :
Ada 4 aspek penting :
1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat dengan mekanisme proses politik.
2. Meningkatkan artikulasi atau kemampuan merumuskan tujuan-tujuan.
3. Menentukan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang sesuai dengan arah, strategi dan tujuan yang sudah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya evaluasi setelah pelaksanaan program-program.
sangat lengkap.. sangat membantu.. ijin baca-baca ya.. terima kasih
BalasHapusSalam
Bunda Umar